Kementerian Kesehatan bersama  mitra lintas sektor meluncurkan Playbook Respons Cepat Penanganan Hoaks Kesehatan di Kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta, Kamis (17/9), untuk merespons hoaks yang dinilai turut menekan cakupan imunisasi anak hingga memicu wabah campak dan polio di sejumlah daerah. Kementerian Komunikasi dan Digital, Badan Pengawasan Obat dan Makanan, Pokja Komunikasi Risiko dan Pemberdayaan masyarakat (RCCE), organisasi profesi, masyarakat sipil, platform digital, pakar, akademisi dan praktisi menjadi bagian penting dalam kolaborasi ini.

Sepanjang tahun 2025–2026, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mencatat terjadi wabah atau kejadian luar biasa penyakit campak di sejumlah daerah dengan korban meninggal sebanyak 72 anak. Selain campak, penyakit polio yang menimbulkan lumpuh layu akut pada anak juga kembali mewabah pada tahun 2023-2024 di Papua, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Wabah atau kejadian luar biasa penyakit muncul karena tidak adanya kekebalan penyakit di masyarakat sehingga virus mudah menyebar dari satu anak ke anak lainnya dan menyebabkan kesakitan, disabilitas, dan kematian.

Direktorat Pengelolaan Imunisasi Kemenkes mencatat cakupan nasional imunisasi mengalami penurunan dalam tiga tahun terakhir, dari 95 persen pada 2023, menjadi 87 persen pada 2024, dan hanya mencapai 80 persen pada 2025. Padahal untuk membentuk kekebalan di masyarakat dibutuhkan cakupan imunisasi sebesar 90–95 persen secara universal atau merata sampai tingkat kabupaten/kota. Selain imunisasi, hoaks kesehatan yang beredar di masyarakat cukup banyak, termasuk tentang tuberkulosis (TB), air susu ibu (ASI), sampai dengan program pemberian vitamin dan suplemen untuk imunitas tubuh.

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mencatat, hoaks kesehatan adalah salah satu hoaks yang paling banyak menyebar di masyarakat. Sepanjang periode Agustus 2018 sampai September 2026 terdapat 2.622 hoaks kesehatan yang beredar di berbagai platform digital. Imunisasi adalah salah satu topik dengan jumlah hoaks tertinggi.

Upaya melindungi masyarakat saat ini bukan hanya dengan memberikan layanan kesehatan seperti pemerikasaan kesehatan gratis, pengobatan dan imunisasi. Membekali masyarakat dengan pesan kesehatan yang menarik dan mudah dipahami perlu dilakukan agar warga sadar dan mau memanfaatkan berbagai layanan kesehatan yang ada. 

Menghadapi ancaman hoaks yang seluas dan semasif itu, Wakil Menteri Kesehatan RI, Dante Saksono Harbuwono, menegaskan bahwa pendekatan konvensional tidak lagi cukup. 

"Kementerian Kesehatan terus memperkuat sistem penanganan hoaks mulai dari penataan regulasi dan tata kelola, penguatan koordinasi lintas sektor, pengembangan kanal penanganan hoaks terintegrasi hingga penyusunan Playbook Respons Cepat Penanganan Hoaks Kesehatan yang menjadi mekanisme kerja bersama," jelas Wamenkes Dante.

Lebih lanjut, Wamenkes Dante menyampaikan bahwa langkah tersebut merupakan upaya penting untuk mengubah cara kerja penanganan hoaks dari yang selama ini masih bersifat ad hoc menjadi mekanisme yang terstruktur dan terorganisir. 

“Dibutuhkan sistem monitoring yang kuat, pakar yang dapat melakukan verifikasi cepat, keterlibatan unit teknis, kapasitas produksi komunikasi, serta jejaring amplifikasi informasi yang luas, agar ke depan sumber daya pencegahan dan respons dapat diaktivasi dengan cepat ketika isu muncul," tambahnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Pokja Komunikasi Risiko dan Pelibatan Masyarakat (RCCE), Rizky Ika Syafitri menyampaikan bahwa lokakarya hari ini bertujuan membangun ekosistem untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah, masyarakat sipil, platform untuk dapat menangani hoaks dengan lebih efektif dan efisien. Selain membahas perbaikan strategi komunikasi kesehatan, lokakarya hari ini juga mencakup simulasi mekanisme kerja mulai dari deteksi, moderasi, verifikasi dampai dengan respon hoaks yang melibatkan banyak pihak. 

“Output hari ini adalah, kita saling kenal, tahu peran masing-masing dan berapa waktu yang diperlukan untuk mengerjakannya. Dalam hal penanganan hoaks, speed dan timing sama pentingnya dengan akurasi informasi.”  Terang Rizky.

Rizky juga menambahkan bahwa meskipun pada tahun 2026 ini Survei Internet Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menunjukkan penetrasi internet di Indonesia cukup tinggi mencapai angka 81,72 persen, literasi digital dan literasi kesehatan masyarakat masih harus terus ditingkatkan. 

Aqueelah Johnson, Perwakilan Kedutaan Besar Amerika Serikat menyampaikan bahwa peredaran hoaks adalah masalah global yang dialami banyak negara di dunia. Selain menimbulkan keresahan, hoaks kesehatan dapat membahayakan jiwa. Pemerintah Amerika melalui proyek Global Health Security yang dikelola oleh Department of State menyambut baik inisiatif kolaborasi penanganan hoaks kesehatan di Indonesia.

Aji Muhawarman, ST, MKM

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI terus memperkuat pemantauan kualitas udara menyusul erupsi Gunung Anak Krakatau dan sebaran abu vulkanik yang berdampak pada sejumlah wilayah.

Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Prof. Dante Saksono Harbuwono melakukan pemantauan kualitas udara secara langsung di sejumlah titik di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, pada Rabu (9/9/2026). Pemantauan dilakukan menggunakan particulate counter untuk mengukur konsentrasi partikulat, khususnya PM2,5.

Hasil pemantauan menunjukkan konsentrasi PM2,5 di sejumlah area luar ruangan masih berada di atas batas aman. Di Terminal Damri Bandara Soekarno-Hatta, misalnya, pengukuran menunjukkan PM2,5 sebesar 63 µg/m³, sementara batas aman PM2,5 adalah 25 µg/m³.

Wamenkes menegaskan, kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun aktivitas penerbangan telah dapat berjalan berdasarkan hasil paper test, aspek kualitas udara dari perspektif kesehatan masyarakat tetap perlu diperhatikan.

“Mungkin kalau untuk otoritas bandara itu menggunakan paper test untuk keamanan penerbangan, tapi ternyata particulate matter untuk kesehatannya masih tinggi,” ujar Prof. Dante.

Menurutnya, pengukuran menggunakan particulate counter penting untuk mengetahui konsentrasi partikulat berukuran kecil yang dapat berdampak terhadap kesehatan dan tidak selalu terlihat secara kasatmata.

“Untuk kesehatan, itu kita pakai yang 2,5. Kalau nanti partikel yang lebih besar kita anggap sudah mulai menurun, tapi 2,5-nya masih ada, masih tinggi,” jelas Prof. Dante.

Berdasarkan hasil pemantauan Kemenkes pada 8 September 2026, sejumlah titik di Bandara Soekarno-Hatta dan wilayah sekitarnya masih menunjukkan konsentrasi PM2,5 dan PM10 yang melebihi batas aman. Pengukuran dilakukan secara berkala oleh Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan (BBKK) dan Balai Kekarantinaan Kesehatan (BKK) menggunakan Air Quality Detector/Particulate Counter.

Prof. Dante mengimbau masyarakat yang masih harus beraktivitas di luar ruangan untuk menggunakan masker, terutama di wilayah dengan konsentrasi partikulat yang masih tinggi.

“Saya mengimbau kepada masyarakat yang melakukan aktivitas di luar ruangan tetap menggunakan masker karena particulate matter-nya yang 2,5 masih di atas normal,” ujar Prof. Dante.

Dampak Kesehatan Terus Dipantau

Abu vulkanik mengandung partikulat dengan berbagai ukuran. Partikel halus seperti PM2,5 dapat terhirup hingga ke dalam paru-paru dan berpotensi meningkatkan risiko gangguan kesehatan, khususnya pada kelompok rentan.

Kemenkes mencatat hingga 6 September 2026 terdapat 16.759 kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) secara kumulatif pada wilayah terdampak abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau yang tersebar di 4 provinsi dan 23 kabupaten/kota.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 3.771 kasus terjadi pada kelompok usia 0–5 tahun dan 12.988 kasus pada usia di atas 5 tahun.

Prof. Dante mengatakan, pemantauan Kemenkes menunjukkan kejadian ISPA pada 2026 lebih tinggi dibandingkan periode yang sama pada 2025. Karena itu, masyarakat diimbau tetap waspada terhadap gejala gangguan pernapasan.

“Yang paling penting adalah bahwa masyarakat tetap harus waspada. Walaupun bandara sekarang sudah dibuka, ternyata masalah kesehatan dari pengukuran particulate counter ini masih terus berdampak untuk kesehatan,” ujar Prof. Dante.

Ia mengimbau masyarakat untuk mengurangi paparan abu vulkanik dan partikulat, antara lain dengan membatasi aktivitas di luar rumah ketika kualitas udara belum baik.

“Misalnya stay at home, kemudian menggunakan masker, kalau ada gejala datang ke fasilitas kesehatan,” katanya.

Khusus kelompok rentan seperti lansia, anak-anak, serta masyarakat dengan penyakit tertentu, Prof. Dante meminta agar aktivitas di luar ruangan diminimalkan.

Kemenkes akan terus memantau kualitas udara dan perkembangan dampak kesehatan akibat erupsi Gunung Anak Krakatau sebagai bagian dari upaya perlindungan kesehatan masyarakat.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567 atau email kontak@kemkes.go.id. (DJ/HY)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI meningkatkan kesiapsiagaan kesehatan menyusul erupsi Gunung Anak Krakatau pada Jumat (4/9/2026) pukul 23.07 WIB yang berdampak pada wilayah Lampung, Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat.

Berdasarkan pemantauan Kemenkes, wilayah terdampak abu vulkanik mencakup sekitar 23,36 juta jiwa. Kemenkes terus memantau kondisi kesehatan masyarakat, kualitas udara, serta kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah terdampak.

“Kami memastikan sistem pelayanan kesehatan tetap siap menghadapi dampak erupsi, terutama gangguan kesehatan akibat paparan abu vulkanik. Pemantauan dilakukan secara berkala dan kami meminta fasilitas pelayanan kesehatan meningkatkan kewaspadaan terhadap kasus gangguan pernapasan,” ujar Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes RI, Aji Muhawarman, saat memberikan keterangan di Jakarta (7/9/2026).

Lebih lanjut, Aji mengatakan Kemenkes telah menyiagakan 413 rumah sakit dan 830 puskesmas di 20 kabupaten/kota terdampak, termasuk menyiapkan pos pelayanan kesehatan, rumah sakit rujukan, tenaga kesehatan, dan ambulans.

Selain itu, Kemenkes menyiagakan Public Safety Center (PSC) 119 dan Tenaga Cadangan Kesehatan (TCK) di kabupaten/kota sebagai bagian dari respons kedaruratan kesehatan. 

Bantuan logistik kesehatan juga telah dimobilisasi, antara lain lebih dari 100.000 masker N95 dan masker medis, ribuan kacamata goggle, obat-obatan dan alat kesehatan secara gratis ke daerah terdampak paling parag di Lampung, Banten, Jawa Barat dan DKI Jakarta, lanjut Aji.

Abu vulkanik dapat menimbulkan sejumlah gangguan kesehatan, terutama pada saluran pernapasan. Partikel halus seperti PM2,5 dapat masuk jauh ke dalam paru-paru dan memicu inflamasi serta gangguan kardiopulmonal.

Kelompok yang perlu mendapat perhatian khusus meliputi anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, penderita asma dan Penyakit Paru Obstruktif Kronis (PPOK), serta pekerja yang banyak beraktivitas di luar ruangan.

Kemenkes mencatat adanya kecenderungan peningkatan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), terutama di Banten, Lampung, dan Jawa Barat. Namun, untuk pneumonia belum ditemukan pola peningkatan yang seragam di seluruh wilayah terdampak.

“Abu vulkanik dapat mengiritasi saluran pernapasan, mata, dan kulit. Karena itu, masyarakat perlu mengurangi paparan, terutama kelompok rentan. Apabila mengalami batuk, sesak napas, iritasi mata, atau keluhan kesehatan setelah terpapar abu, segera mencari pertolongan ke fasilitas pelayanan kesehatan,” ujar Aji.

Kemenkes bersama lintas sektor juga terus melakukan pemantauan kualitas udara di wilayah terdampak. Data ISPU per 6 September 2026 pukul 12.16 WIB menunjukkan sejumlah wilayah berada pada kategori sedang hingga tidak sehat, dengan PM2,5 menjadi salah satu parameter kritis.

Hasil pemantauan juga menunjukkan kondisi kualitas udara yang bervariasi di sejumlah fasilitas transportasi. Di Pelabuhan Bakauheni, seluruh titik pengukuran PM2,5 masih berada dalam batas aman, namun PM10 di seluruh titik melampaui baku mutu sehingga diperlukan pemantauan lebih lanjut

Kemenkes mengimbau masyarakat mengikuti informasi dan arahan resmi dari pemerintah, termasuk PVMBG, BMKG, BNPB, dan BPBD.

Masyarakat dianjurkan tetap berada di dalam ruangan ketika terjadi paparan abu vulkanik, menutup pintu dan jendela, serta menghindari aktivitas yang membuat abu kembali beterbangan.

Apabila harus beraktivitas di luar ruangan, masyarakat dianjurkan menggunakan masker N95, KN95, KF94, FFP2, atau yang setara. Masker medis dapat digunakan sebagai perlindungan sementara bila jenis tersebut belum tersedia.

Masyarakat juga disarankan menggunakan pelindung mata atau goggles, tidak mengucek mata yang terkena abu, mengenakan pakaian tertutup, serta membersihkan tubuh dan mengganti pakaian setelah beraktivitas di luar ruangan.

“Yang paling penting adalah masyarakat tidak panik, tetap mengikuti informasi resmi, mengurangi paparan abu, dan segera memeriksakan diri apabila mengalami keluhan kesehatan. Kemenkes bersama pemerintah daerah dan lintas sektor akan terus memantau perkembangan situasi dan memastikan pelayanan kesehatan tetap berjalan,” jelas Aji.

Kemenkes juga telah menerbitkan Surat Edaran Kesiapsiagaan dan Perlindungan Kesehatan Masyarakat terhadap Dampak Erupsi dan Sebaran Abu Vulkanik Gunung Anak Krakatau Nomor KL.01.02/A/17765/2026, yang mengatur penguatan kesiapsiagaan fasilitas pelayanan kesehatan, surveilans kesehatan dan pelaporan, edukasi masyarakat, serta koordinasi lintas sektor.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567 atau email kontak@kemkes.go.id. (DJ/HY)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengimbau masyarakat di wilayah terdampak abu vulkanik Gunung Anak Krakatau untuk membatasi aktivitas di luar rumah. Imbauan tersebut disampaikan menyusul erupsi Gunung Anak Krakatau yang berstatus Siaga (Level III) dan berlangsung terus-menerus sejak Jumat (4/9/2026).

Paparan abu vulkanik terdeteksi menyebar ke wilayah Banten, DKI Jakarta, hingga Jawa Barat akibat embusan angin. Menkes Budi menjelaskan, intensitas abu vulkanik yang tinggi berisiko memicu gangguan kesehatan akut, seperti Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), iritasi mata, dan gangguan pada kulit.

Kelompok anak-anak, lanjut usia, serta penderita penyakit pernapasan dan kardiovaskular kronis menjadi kelompok yang paling rentan terhadap dampak paparan abu vulkanik.

"Kalau tidak ada kegiatan mendesak, usahakan tetap di dalam rumah. Namun, jika harus keluar, pastikan selalu menggunakan masker dan kacamata," ujar Menkes Budi dalam konferensi pers Situasi dan Kondisi Pascaerupsi Gunung Anak Krakatau secara daring, Minggu (6/9/2026).

Menkes Budi juga memberikan instruksi terkait penanganan awal apabila warga terpapar abu vulkanik, terutama pada area sensitif seperti mata dan kulit.

“Kalau debu sudah masuk ke mata, jangan dikucek. Bersihkan dengan air dan bila perlu gunakan obat tetes mata. Semua puskesmas sudah kita siapkan untuk menangani kondisi tersebut,” tegas Budi.

Ia juga menyarankan warga segera membersihkan tubuh dan pakaian setelah beraktivitas di luar rumah karena partikel abu vulkanik bersifat tajam.

Sebagai langkah antisipasi kegawatdaruratan, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah mengaktifkan Health Emergency Operating Center (HEOC) di tingkat pusat hingga kabupaten/kota terdampak. Dinas Kesehatan di Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat diinstruksikan menyiagakan puskesmas serta rumah sakit untuk beroperasi selama 24 jam guna merespons potensi lonjakan pasien.

Kemenkes juga memastikan kelancaran distribusi logistik medis ke sejumlah wilayah. Pasokan yang disalurkan mencakup masker medis dan N95, tabung oksigen beserta konsentrator, alat uap pernapasan (nebulizer), berbagai obat untuk penanganan ISPA, serta obat tetes dan salep untuk mata dan kulit.

Dalam upaya mitigasi lanjutan, Kemenkes terus berkoordinasi lintas sektor dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), serta Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) untuk memperbarui data sebaran abu dan kesiapan layanan kesehatan.

Menutup keterangannya, Menkes Budi meminta masyarakat hanya merujuk pada informasi resmi pemerintah dan tidak mudah terpancing oleh isu yang belum terverifikasi.

“Sekali lagi, jangan panik. Tetap di rumah apabila tidak ada keperluan untuk keluar, gunakan masker dan lindungi mata. Jika mengalami keluhan, segera datang ke puskesmas atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat,” pungkas Menkes Budi.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567 atau email kontak@kemkes.go.id. (UW/HY).

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembelian panik (panic buying) obat antivirus Oseltamivir maupun mengonsumsinya tanpa resep dokter. Pemerintah menegaskan, mayoritas kasus influenza dapat sembuh sendiri, sementara Oseltamivir dialokasikan khusus bagi pasien dengan gejala berat dan kelompok berisiko tinggi.

"Oseltamivir bukan obat yang digunakan secara massal atau diminum untuk berjaga-jaga tanpa penilaian medis. Obat ini hanya boleh diberikan berdasarkan pemeriksaan dan pertimbangan dokter, terutama untuk pasien influenza berat yang dirawat di rumah sakit," tegas Direktur Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan Kemenkes, Lucia Rizka Andalucia, pada konferensi pers perkembangan situasi dan penanganan influenza di Jakarta, Senin (28/9).

Kenaikan kasus influenza sejak September merupakan pola musiman tahunan yang juga dialami negara-negara ASEAN seperti Singapura, Malaysia, Filipina, dan Thailand. Virus yang mendominasi di Indonesia saat ini adalah influenza A(H1N1)pdm09.

Plt. Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Andi Saguni meluruskan isu yang beredar di masyarakat mengenai istilah "super flu".

"Istilah 'super flu' tidak dikenal dalam nomenklatur resmi WHO maupun Kemenkes. Istilah awam itu merujuk pada influenza A(H3N2) subclade K, yang justru kasusnya di Indonesia menurun drastis," terang Andi.

Berdasarkan data pemantauan surveilans ILI-SARI (Surveillance Influenza-Like Illness dan Severe Acute Respiratory Infection) hingga pekan ke-38 tahun 2026, terdapat 1.527 spesimen positif influenza dari 8.757 pemeriksaan atau sekitar 17 persen. Angka positivity rate ini lebih rendah dibandingkan periode 2025 yang mencapai 24 persen.

Sementara itu, kasus influenza A(H3N2) subclade K hanya ditemukan 22 kasus sepanjang 2026, jauh menurun dibandingkan 166 kasus pada 2025, dan tidak mencatat penambahan kasus baru sejak April lalu. Pemantauan ini dilakukan secara ketat di 35 rumah sakit, 39 puskesmas, 13 balai laboratorium kesehatan masyarakat, serta 14 balai karantina kesehatan di seluruh Indonesia.

Guna mengantisipasi kebutuhan medis, Kemenkes telah mendistribusikan Oseltamivir ke 196 rumah sakit dan terus mengusahakan pasokan tambahan. Pengadaan dilakukan secara paralel melalui pemaksimalan produksi dalam negeri serta jalur importasi khusus untuk mengatasi keterlambatan produsen lokal.

"Kami menggunakan data surveilans sebagai dasar perencanaan kebutuhan obat, bukan berdasarkan kepanikan. Setiap tablet akan diarahkan kepada pasien yang paling membutuhkan berdasarkan penilaian tenaga kesehatan," ujar Rizka.

Dari sisi medis, mayoritas pasien influenza tidak membutuhkan antivirus. Dokter Konsultan Pulmonologi Intervensi dan Kegawatdaruratan Napas, Pompini Agustina Sitompul, menjelaskan bahwa influenza umumnya bersifat self-limiting disease atau dapat sembuh sendiri dengan cukup istirahat dan memenuhi kebutuhan cairan.

Antivirus hanya diindikasikan bagi kasus berat yang membutuhkan bantuan oksigen, serta kelompok rentan seperti balita di bawah 5 tahun, lansia di atas 65 tahun, ibu hamil, penderita komorbid, dan pasien dengan sistem imun lemah (immunocompromised).

Penjelasan tersebut diperkuat oleh bukti ilmiah medis. Ahli Farmakologi Dewi Selvina Rosdiana memaparkan hasil studi meta-analisis terhadap sekitar 2.500 pasien anak rawat jalan dengan influenza tanpa komplikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian Oseltamivir hanya memperpendek durasi sakit rata-rata 18 jam atau kurang dari satu hari dibandingkan plasebo.

Manfaat tersebut pun hanya signifikan jika obat diberikan kurang dari 24 jam sejak gejala awal muncul pada anak di bawah 6 tahun tanpa riwayat asma.

"Secara klinis, belum terdapat bukti yang cukup kuat bahwa Oseltamivir memberikan manfaat bermakna dalam memperpendek lama sakit pada anak dengan influenza tanpa komplikasi," terang Dewi.

Selain itu, penelitian mencatat risiko efek samping muntah pada anak yang mengonsumsi Oseltamivir mencapai 1,6 kali lebih tinggi. Penggunaan antivirus secara berlebihan tanpa indikasi medis juga berisiko meningkatkan resistensi virus terhadap obat. Kemenkes pun menegaskan bahwa penggunaan antibiotik tidak dianjurkan, kecuali terbukti terdapat infeksi sekunder oleh bakteri.

"Yang perlu dilakukan masyarakat bukanlah membeli obat sebanyak-banyaknya, melainkan mengenali gejala, memahami tanda bahaya, dan mencari pertolongan pada waktu yang tepat," imbau Lucia.

Sebagai pencegahan utama, masyarakat diminta konsisten menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), mencuci tangan dengan sabun, menerapkan etika batuk dan bersin, memakai masker di keramaian atau saat sakit, menjaga daya tahan tubuh, serta melakukan vaksinasi influenza tahunan.

Kemenkes juga telah menerbitkan Surat Edaran kewaspadaan influenza kepada dinas kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan di seluruh wilayah.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567 atau email kontak@kemkes.go.id. (UW/HY)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin membuka Health Leadership Course yang diselenggarakan oleh Asian Development Bank (ADB) di Jakarta, Senin (28/9). Pelatihan yang diikuti lebih dari 60 peserta dari tujuh negara di Asia Tenggara ini bertujuan memperkuat kapasitas kepemimpinan dalam menghadapi tantangan sekaligus mendorong reformasi sistem kesehatan di kawasan.

Dalam kesempatan tersebut, Menkes Budi membagikan sejumlah prinsip kepemimpinan kepada para peserta yang dipersiapkan menjadi pemimpin kesehatan di masa depan. Menurutnya, seorang pemimpin harus memiliki integritas, mampu memberikan arahan secara jelas dan sederhana, memiliki kemampuan bercerita, serta mampu mengeksekusi setiap tujuan yang telah ditetapkan.

“Pertama, atasan terbaik yang pernah saya temui adalah seseorang yang memiliki integritas. Untuk memastikan bahwa dia tidak akan membohongi Anda atau negara Anda, dia harus menjadi pribadi yang berintegritas,” ujar Menkes Budi.

Menkes menekankan, seorang pemimpin juga harus mampu menyampaikan tujuan secara sederhana agar dapat dipahami oleh seluruh anggota organisasi.

“Sebagai pemimpin, Anda harus memiliki kemampuan untuk menjelaskan tujuan Anda secara jelas dan sederhana agar semua orang dapat memahaminya,” kata Menkes.

Menurut Menkes, tujuan tersebut selanjutnya harus diterjemahkan ke dalam cara kerja yang jelas. Untuk itu, Kementerian Kesehatan RI menjalankan agenda reformasi kesehatan melalui enam pilar, yaitu reformasi layanan primer, layanan sekunder atau rumah sakit, ketahanan sistem kesehatan, pembiayaan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, serta teknologi kesehatan.

Keenam pilar tersebut menjadi cara untuk mencapai tujuan peningkatan angka harapan hidup dan angka harapan hidup sehat. Salah satu contohnya adalah penguatan layanan primer melalui dukungan pembiayaan ADB untuk pengadaan 10.000 USG dan 10.000 X-ray.

Menkes juga menilai kemampuan storytelling atau menyampaikan suatu tujuan melalui cerita menjadi bagian penting dalam kepemimpinan. Pemimpin harus memiliki kemampuan untuk menceritakan mengapa, bagaimana, dan apa yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut.

Selain itu, pemimpin harus memiliki kemampuan eksekusi. Menurut Menkes, target dan rencana tidak akan berarti tanpa kemampuan untuk mewujudkannya.

“Jika Anda hanya berbicara dan memiliki target tetapi tidak menunjukkan cara mengeksekusi dan mencapainya, Anda akan kehilangan kredibilitas di depan anggota Anda,” ujar Menkes.

Director Human and Social Development Sector Office ADB Eduardo Banzon mengatakan negara-negara anggota berkembang perlu memiliki peran utama dalam mengarahkan reformasi kesehatan di negaranya masing-masing. Menurutnya, ADB berperan memberikan dukungan pembiayaan dan teknis terhadap agenda yang telah ditetapkan oleh masing-masing negara.

“Kami bukanlah jenis institusi yang datang dan mendikte suatu negara untuk 'lakukan ini' atau 'lakukan itu'. Peran utama kami adalah membantu pembiayaan dan memberikan dukungan teknis untuk hal-hal yang telah diputuskan oleh negara tersebut,” ujar Eduardo.

Ia menambahkan, penguatan kapasitas kepemimpinan menjadi bagian penting dalam menghadapi perubahan dan reformasi kesehatan yang terus berkembang.

“Dalam konteks inilah kami hadir untuk membantu negara-negara membangun kapasitas kepemimpinan guna mengarahkan perubahan luar biasa dalam reformasi kesehatan saat ini,” lanjutnya.

Menurut Eduardo, kerja sama antarnegara juga diperlukan untuk memperkuat reformasi kesehatan. Pelatihan tersebut mencakup kolaborasi dan integrasi regional, kerja sama dengan sektor swasta, pemanfaatan perangkat digital, serta berbagai keterampilan yang dibutuhkan negara untuk mengarahkan reformasi kesehatan.

Sementara itu, Country Director Indonesia Resident Mission ADB Bobur Alimov mengatakan kawasan Asia Tenggara masih menghadapi sejumlah tantangan kesehatan, mulai dari populasi yang semakin menua, meningkatnya penyakit tidak menular, hingga dampak perubahan iklim terhadap kesehatan.

“Tidak ada satu pun dari tantangan ini yang dapat diselesaikan oleh sektor kesehatan saja, maupun oleh satu negara saja. Ini membutuhkan para pemimpin untuk bekerja lintas sektor dan lintas negara, membangun kemitraan, serta mengarahkan perubahan,” ujar Bobur.

Bobur menilai pelaksanaan Health Leadership Course di Indonesia menjadi kesempatan untuk saling bertukar pengalaman dalam menghadapi tantangan kesehatan. Ia mengatakan Indonesia tengah menjalankan agenda transformasi kesehatan, antara lain melalui penguatan layanan kesehatan primer, perluasan kesehatan digital melalui SATUSEHAT, dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

“Pengalaman Indonesia memberikan banyak pelajaran berharga bagi kita semua,” kata Bobur.

Selama lima hari, peserta akan membahas sejumlah isu penting dalam sistem kesehatan, termasuk tata kelola, penyelenggaraan dan pembiayaan kesehatan, perubahan iklim dan One Health, pencegahan, kesiapsiagaan dan respons pandemi, serta kesehatan digital dan inovasi. Peserta juga akan mengunjungi Rumah Sakit Pusat Otak Nasional dan sejumlah fasilitas kesehatan primer di Jakarta.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567 atau email kontak@kemkes.go.id. (AA/HY)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Penyakit influenza atau flu ringan umumnya tidak memerlukan penanganan medis yang kompleks. Sebagian besar kasus influenza dapat sembuh dengan sendirinya (self-limiting disease). Karena itu, pengobatan spesifik maupun obat antivirus tidak diperuntukkan bagi kasus ringan, melainkan diprioritaskan untuk pasien dengan gejala berat.

Dokter Spesialis Paru RSPI Sulianti Saroso, dr. Pompini Agustina Sitompul, menjelaskan bahwa influenza pada umumnya dapat sembuh secara alami tanpa intervensi medis yang rumit.

“Penyakit ini sebenarnya gejalanya cukup bervariasi dan bisa sembuh sendiri. Penyakit ini baru menjadi berat pada kelompok-kelompok tertentu,” kata Pompini dalam konferensi pers secara daring di Jakarta, Senin (28/9).

Terkait penggunaan obat antivirus seperti Oseltamivir, Pompini menegaskan bahwa obat tersebut tidak diindikasikan untuk batuk pilek biasa (common cold). Oseltamivir diperuntukkan bagi pasien dengan gejala berat atau kelompok rentan yang berisiko tinggi mengalami komplikasi.

“Pada kasus-kasus berat yang ditandai adanya gejala batuk sesak napas yang memerlukan bantuan oksigen, pada kasus berat itulah baru bisa diberikan Oseltamivir. Penelitian menunjukkan pemberian Oseltamivir pada kasus ringan efektivitasnya kecil,” jelas Pompini.

Hal senada disampaikan Ahli Farmakologi, dr. Dewi Selvina Rosdiana. Ia mengingatkan bahwa penggunaan Oseltamivir tanpa indikasi medis yang tepat justru meningkatkan risiko efek samping muntah pada anak hingga 1,6 kali lebih tinggi.

Sementara itu, Dokter Spesialis Anak RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo (RSCM), dr. Mulya Rahma Karyanti, menekankan pentingnya mencegah penularan apabila anak mengalami gejala batuk dan pilek agar tidak menyebar ke lingkungan sekitar.

“Untuk anak-anak yang lagi batuk pilek, sebaiknya tidak ke sekolah dulu, sebaiknya dia istirahat. Karena kalau dia ke sekolah, dia akan menularkan ke anak-anak sehat sekitarnya,” ujar Karyanti.

Selain membatasi aktivitas di luar rumah saat sakit, Karyanti mengimbau orang tua untuk memisahkan peralatan makan penderita flu serta mengajarkan etika batuk yang benar, yakni menutup mulut dan hidung menggunakan siku lengan bagian dalam. Langkah tersebut penting untuk memutus transmisi virus yang menular melalui droplet atau percikan air liur.

Sebagai langkah pencegahan jangka panjang, Kemenkes merekomendasikan penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) serta pemberian vaksinasi influenza tahunan yang dapat diakses mulai usia 6 bulan hingga dewasa.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567 atau email kontak@kemkes.go.id. (UW/HY)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI kembali menorehkan capaian dalam implementasi transformasi teknologi kesehatan di Indonesia. Sepanjang September 2026, ekosistem SATUSEHAT berhasil meraih dua penghargaan, yakni IN-Apps Digital Award 2026 di tingkat nasional dan Digital@UNGA Awards 2026 di tingkat global.

Penghargaan pertama diraih oleh SATUSEHAT Mobile yang terpilih sebagai pemenang kategori Aplikasi Pendukung Program Prioritas Nasional dalam IN-Apps Digital Awards 2026. Ajang yang diselenggarakan oleh Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif ini memberikan penghargaan atas peran SATUSEHAT Mobile dalam mendukung program prioritas nasional, khususnya Cek Kesehatan Gratis (CKG).

Melalui SATUSEHAT Mobile, masyarakat dapat mengakses rangkaian layanan CKG, mulai dari pendaftaran, pemilihan jadwal dan lokasi pemeriksaan, skrining mandiri, hingga memperoleh rapor hasil pemeriksaan.

Hingga 31 Juli 2026, program CKG telah menjangkau 73,8 juta penduduk, terdiri atas 62,7 juta peserta yang menjalani skrining di puskesmas dan komunitas serta 11,1 juta anak melalui CKG Sekolah. 

“Penghargaan ini menjadi apresiasi atas upaya yang telah dilakukan Kemenkes RI melalui SATUSEHAT Mobile dalam mendukung pelaksanaan program CKG. Capaian ini juga menjadi motivasi bagi kami untuk terus mengembangkan inovasi digital yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat” ujar Eko Sulistijo, Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kemenkes RI.

Tidak berselang lama, SATUSEHAT Platform meraih posisi runner-up pada kategori Digital Government dalam Digital@UNGA Awards 2026. Penghargaan diterima langsung oleh Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kemenkes RI, Prof. Asnawi Abdullah, di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), New York (21/09).

SATUSEHAT Platform menjadi satu-satunya finalis dari Indonesia dalam kompetisi yang diikuti sekitar 1.500 inovasi dari 146 negara. Capaian tersebut sejalan dengan perkembangan SATUSEHAT Platform sebagai sistem informasi kesehatan nasional. Per 31 Juli 2026, sebanyak 42.337 fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) di Indonesia telah terintegrasi dengan SATUSEHAT untuk mendukung interoperabilitas data Rekam Medis Elektronik (RME).

“Pengakuan di ajang penghargaan internasional ini semakin menguatkan komitmen kami untuk terus memperkuat transformasi digital dan integrasi data kesehatan melalui SATUSEHAT,” tambah Eko.

Dua penghargaan tersebut, lanjut Eko, semakin menguatkan langkah Kemenkes RI untuk terus melanjutkan perjalanan menuju ekosistem kesehatan digital yang semakin kuat, tangguh, dan inklusif. Hal ini dilakukan untuk memastikan pemanfaatan teknologi dan data kesehatan dapat mendukung layanan kesehatan yang semakin terintegrasi dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di seluruh Indonesia.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567 atau email kontak@kemkes.go.id (DJ/HY)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI resmi menurunkan syarat kecukupan Satuan Kredit Profesi (SKP) bagi dokter dan dokter spesialis dari 250 menjadi 160 SKP per lima tahun. Kebijakan ini diambil agar para tenaga medis tidak lagi terbebani urusan administratif dan dapat lebih fokus memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menegaskan, penurunan jumlah SKP ini bukan berarti mengorbankan kualitas maupun standar kompetensi dokter. Sebaliknya, Kemenkes ingin memastikan pengembangan kompetensi dokter benar-benar relevan dengan kebutuhan pelayanan.

"Selama ini, dokter menghabiskan cukup banyak waktu untuk memenuhi berbagai persyaratan pengembangan kompetensi. Kita ingin mengubah pendekatan tersebut agar waktu dan energi dokter lebih banyak kembali untuk hal yang paling penting, yaitu melayani masyarakat," terang Menkes Budi melalui siaran pers yang disampaikan di Jakarta, (29/9).

Kebijakan penurunan SKP ini telah dibahas bersama antara Kemenkes, Konsil Kesehatan Indonesia (KKI), Ikatan Dokter Indonesia (IDI), dan Kolegium Disiplin Ilmu. Lewat aturan baru ini, proporsi pemenuhan SKP tertinggi kini dititikberatkan pada ranah pelayanan, melengkapi dua ranah lainnya yakni pembelajaran dan pengabdian.

Pemenuhan SKP sendiri merupakan syarat wajib bagi tenaga medis untuk memperpanjang Surat Izin Praktik (SIP) setiap lima tahun, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Meski syarat angkanya diturunkan, penjagaan kompetensi tetap menjadi instrumen mutlak untuk menjamin keselamatan pasien.

Sebagai langkah implementasi, Kemenkes tengah menyelesaikan Keputusan Menteri Kesehatan tentang pedoman pengelolaan kecukupan SKP. Pembaruan sistem pada aplikasi SKP Platform juga tengah dilakukan dan ditargetkan rampung pada September 2026.

Melalui penyesuaian ini, beban para dokter diharapkan menjadi lebih proporsional tanpa mengesampingkan profesionalisme. Fasilitas pelayanan kesehatan juga akan terbantu dalam memastikan ketersediaan dokter yang kompeten,sehingga masyarakat bisa mendapatkan layanan yang berkualitas, aman, dan mudah diakses.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567 atau email kontak@kemkes.go.id. (UW/HY)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM