Kementerian Kesehatan (Kemenkes) merespons cepat krisis kesehatan pascagempa bumi di tujuh kabupaten di Kepulauan Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT). Sebanyak 392 tenaga kesehatan diterjunkan dan dua rumah sakit (RS) lapangan berbasis tenda udara (inflatable) didirikan guna memastikan korban luka berat segera mendapat tindakan operasi yang aman dari gempa susulan.

Kepala Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes, Agus Jamaludin, memaparkan bahwa hingga Rabu (26/8), bencana ini telah merenggut 105 nyawa. Selain itu, 385 korban luka berat masih dirawat intensif, 1.287 orang mengalami luka ringan, dan lebih dari 185 ribu warga tersebar di 444 titik pengungsian. Total warga terdampak di tujuh wilayah kabupaten seperti Nagekeo, Manggarai, Manggarai Timur, Manggarai Barat, Sikka, Ende, dan Ngada mencapai 1,91 juta jiwa.

Kerusakan sejumlah fasilitas kesehatan memaksa Kemenkes memindahkan layanan ke luar gedung, yakni dengan mendirikan RS lapangan di Aeramo (Kabupaten Nagekeo) dan RSUD Ruteng (Kabupaten Manggarai).

“Ketika bangunan faskes rusak atau retak, pelayanan harus dipindahkan ke lokasi yang lebih aman agar keselamatan pasien dan tenaga kesehatan tetap terjamin,” tegas Agus dalam temu media di Jakarta, Rabu (26/8). Hingga Selasa (25/8), RS lapangan di Aeramo dilaporkan telah sukses melakukan tindakan operasi kepada delapan pasien.

Untuk memperkuat kapasitas 70 rumah sakit dan 444 puskesmas setempat, Kemenkes memberangkatkan 207 relawan medis dari pusat, disusul 78 relawan intensif tambahan yang akan bertugas selama 14 hari ke depan. Mobilisasi SDM lintas profesi ini dikoordinasikan melalui Health Emergency Operation Center (HEOC) untuk mengisi kekosongan spesialis bedah, ortopedi, hingga tenaga gizi dan sanitasi.

Keberadaan RS lapangan terbukti krusial di lapangan. dr. Alfin Bakhtiar Ilhami, Chief Resident Orthopaedi & Traumatologi Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga (FK Unair) yang bertugas bersama tim RSUD Dr. Soetomo, melaporkan telah menangani 18 pasien dalam sepekan terakhir. Empat pasien menerima perawatan konservatif, sementara 14 lainnya harus menjalani operasi.

dr. Alfin memaparkan, timnya sukses menangani satu kasus operasi kompleks pada pasien dengan patah tulang multipel di area tulang selangka, lengan bawah, dan pergelangan kaki.

“Ini merupakan operasi yang kompleks karena menangani tiga bagian tubuh secara bersamaan. Di tengah tindakan, kami bahkan sempat merasakan gempa susulan. Namun, karena kami beroperasi di dalam RS lapangan berstruktur balon (inflatable), tindakan tetap dapat dilanjutkan dengan aman dan hasil maksimal,” ungkap dr. Alfin.

Selain penanganan trauma fisik, Kemenkes turut mengantisipasi potensi wabah di area pengungsian. Saat ini, Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) mendominasi keluhan dengan temuan 9.668 kasus. Petugas juga mencatat adanya 35 kasus gigitan hewan penular rabies di Nagekeo, yang seluruhnya telah ditangani dengan pemberian vaksinasi lengkap.

Kemenkes memastikan ketersediaan logistik medis, alat kesehatan, dan sistem rujukan pasien tetap aman. Pemerintah juga mengimbau masyarakat terdampak untuk disiplin menjaga kebersihan lingkungan pengungsian dan segera memeriksakan diri ke posko kesehatan terdekat jika mengalami  keluhan kesehatan.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567 atau email kontak@kemkes.go.id. (UW/HY).

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik 

Aji Muhawarman, ST, MKM

Kabut asap pekat akibat Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di tujuh provinsi berdampak signifikan terhadap kesehatan kelompok rentan. Merespons kondisi tersebut, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menginstruksikan seluruh fasilitas kesehatan di wilayah terdampak untuk memprioritaskan pelindungan ekstra bagi anak-anak, lansia, ibu hamil, serta penderita penyakit bawaan (komorbid).

Direktur Kesehatan Lingkungan Kemenkes, Then Suyanti, mengingatkan bahwa puncak musim kemarau yang diprediksi BMKG terjadi pada Juli hingga September 2026 memicu risiko Karhutla yang sangat tinggi.

Ancaman terbesar dari situasi ini adalah paparan partikel halus berbahaya atau PM2,5, karbon monoksida, nitrogen dioksida, serta senyawa organik beracun yang mampu menembus sistem pernapasan dan peredaran darah tanpa batasan ruang.

“Anak-anak adalah kelompok yang paling berisiko karena paru-paru dan sistem kognitif mereka masih dalam tahap perkembangan. Sementara pada kelompok lansia, paparan polutan ekstrem dapat memperberat Penyakit Paru Obstruktif Kronik (PPOK), memicu gangguan kardiovaskular, peningkatan tekanan darah, gangguan gastrointestinal, hingga iritasi mata dan kulit.

Kita harus memberikan pelindungan ekstra kepada kelompok rentan di sekitar kita,” tegas dr. Then dalam temu media di Jakarta, Rabu (26/8).

Kepala Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes, Agus Jamaludin, memaparkan bahwa dampak penurunan kualitas udara sangat nyata, ditandai dengan melonjaknya kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA). Di Kalimantan Barat, penderita ISPA menembus 165.747 kasus sejak 1 Januari hingga awal Agustus 2026.

Kalimantan Selatan melaporkan 18.423 kasus, disusul Kalimantan Tengah yang mencatat lebih dari 3.000 kasus hanya dalam rentang 10 hingga 16 Agustus.

Merespons tren tersebut, Kemenkes telah memobilisasi 321 tenaga kesehatan tambahan untuk memperkuat layanan medis di puskesmas dan rumah sakit rujukan.

Sebagai penebalan sarana dan prasarana, Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes juga telah mendistribusikan bantuan logistik berskala besar ke wilayah terdampak, yang meliputi 262.000 masker medis dan N95, 119 unit oksigen konsentrator, 40.000 pasang sarung tangan medis, serta 4.900 set Alat Pelindung Diri.

Kemenkes juga secara khusus membagikan Pemberian Makanan Tambahan untuk menjaga daya tahan tubuh ibu hamil, balita, dan lansia. Di berbagai titik, Kemenkes menyiagakan Rumah Oksigen, yakni ruangan kedap asap yang dilengkapi penyaring udara dan oksigen konsentrator untuk memulihkan pernapasan warga yang mengalami keluhan sesak napas akut.

Untuk menghadapi ancaman kesehatan secara komprehensif, dr. Then menjelaskan bahwa Kemenkes menerapkan tiga tingkatan strategi pelindungan masyarakat.

Pertama, melalui upaya primer atau pencegahan yang mencakup pengurangan aktivitas di luar ruangan, penutupan rapat sirkulasi udara luar, penggunaan penyaring udara di dalam ruangan, kewajiban memakai masker respirator seperti N95, serta penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.

Kedua, melalui upaya sekunder berupa deteksi dan penanganan cepat dengan menyiagakan ketersediaan obat esensial di puskesmas, melakukan skrining kesehatan berkala, dan mengedukasi masyarakat agar segera berobat saat gejala awal muncul.

Ketiga, melalui upaya tersier yang berfokus pada pencegahan komplikasi, penanganan kegawatdaruratan, dan percepatan sistem rujukan rumah sakit bagi populasi yang sudah terinfeksi agar terhindar dari komplikasi berat atau kematian.

Langkah antisipatif ini secara terstruktur telah disiapkan sejak Mei 2026, ketika Kemenkes menerbitkan Surat Edaran Kewaspadaan terkait potensi krisis akibat kemarau dan polusi udara kepada seluruh kepala daerah.

“Saat ini, Sistem Kewaspadaan Dini dan Respons Kemenkes terus memantau tren penyakit harian secara langsung untuk mempercepat respons lintas sektor di wilayah terdampak. Lindungi diri kita, lindungi keluarga, dan bersama kita jaga kesehatan masyarakat,” pungkas dr. Then.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567 atau email kontak@kemkes.go.id. (UW/HY)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Jakarta - Badan Intelijen Korea Selatan atau National Intelligence Service (NIS) merilis penilaian terbaru terkait kondisi kesehatan Pemimpin Tertinggi Korea Utara, Kim Jong Un. Pria yang dikenal sebagai perokok berat tersebut kini dikategorikan mengidap kondisi 'obesitas parah'.

Anggota Parlemen Korea Selatan, Youn Kun-young, mengutip laporan intelijen yang menyebutkan bahwa bobot tubuh Kim Jong Un diperkirakan telah menembus angka lebih dari 140 kilogram. "Kondisi fisiknya diklasifikasikan sebagai obesitas ekstrem (parah), dengan berat badan diperkirakan melebihi 140 kilogram," ujar Youn, dikutip dari The Japan Times

Risiko Penyakit Jantung Mengintai

Diketahui, berat badan Kim Jong Un melonjak drastis disertai kebiasaan merokok berat. Para ahli menilai Kim berada pada tingkat risiko tinggi, untuk mengalami penyakit kardiovaskular atau gangguan jantung dan pembuluh darah.

"Dinilai belum ada tanda-tanda masalah kesehatan fatal saat ini, mengingat adanya pengawasan medis super ketat secara terus-menerus dari tim dokter pribadinya," tambah Youn.

Suara.com - Banyak orang bertanya-tanya Oseltamivir obat apa? Mengapa stok obat ini habis di berbagai daerah?

Tak sedikit orang yang berbondong-bondong membeli obat ini di tengah peningkatan kasus Influenza tipe A yang merebak di Indonesia.

"Penggunaan oseltamivir menjadi perhatian setelahmeningkatnya aktivitas

influenza di Indonesia dan muncul kekhawatiran masyarakat mengenai ketersediaan

obat antivirus tersebut"

Oseltamivir merupakan obat antivirus dari kelompok neuraminidase inhibitor yang bekerja terhadap influenza A dan influenza B.

Karena mekanisme tersebut, oseltamivir digunakan untuk membantu mengatasi influenza dan dalam kondisi tertentu dapat digunakan sebagai obat pencegahan setelah seseorang terpapar influenza.

Manfaat antivirus umumnya paling besar apabila pengobatan dimulai sedini mungkin, terutama dalam 48 jam pertama sejak gejala muncul.

Oseltamivir terutama menjadi perhatian bagi pasien yang mengalami influenza berat, menjalani perawatan di rumah sakit, atau memiliki risiko lebih tinggi mengalami komplikasi.

Kelompok berisiko mencakup anak-anak, lansia, ibu hamil, serta orang dengan kondisi medis tertentu atau sistem kekebalan tubuh yang lemah.Meski demikian, tidak semua orang yang mengalami flu membutuhkan obat antivirus.

Banyak kasus influenza dapat pulih dengan perawatan suportif, sehingga keputusan menggunakan oseltamivir sebaiknya dilakukan berdasarkan kondisi pasien dan pertimbangan dokter.

Panic Buying Oseltamivir

Kementerian Kesehatan mengimbau masyarakat tidak melakukan panic buying atau membeli oseltamivir secara berlebihan di tengah meningkatnya perhatian terhadap kasus influenza.

Pemerintah menegaskan obat tersebut tidak diperuntukkan bagi penggunaan massal tanpa penilaian medis.

“Oseltamivir bukan obat yang digunakan secara massal atau diminum untuk berjaga-jaga tanpa penilaian medis. Obat ini hanya boleh diberikan berdasarkan pemeriksaan dan pertimbangan dokter, terutama untuk pasien influenza berat yang dirawat di rumah sakit,” tegas Direktur Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan Kemenkes, Lucia Rizka Andalucia, dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (28/9/2026).

Kemenkes menyebut peningkatan aktivitas influenza pada Agustus-September merupakan pola musiman yang juga terjadi di sejumlah negara Asia Tenggara.

Berdasarkan pemantauan hingga pekan ke-38 tahun 2026, virus yang dominan di Indonesia adalah influenza A(H1N1)pdm09.

Pemerintah juga meluruskan istilah “super flu” yang beredar di masyarakat. Kemenkes menjelaskan istilah tersebut bukan nomenklatur resmi WHO maupun Kemenkes.

Sementara itu, kasus influenza A(H3N2) subclade K yang kerap dikaitkan dengan istilah tersebut justru tercatat menurun dibandingkan tahun sebelumnya.

Untuk menjaga ketersediaan obat bagi pasien yang membutuhkan, Kemenkes telah mendistribusikan oseltamivir ke 196 rumah sakit dan mengupayakan tambahan pasokan melalui produksi dalam negeri serta jalur impor khusus.

Pemerintah juga menekankan bahwa distribusi obat dilakukan berdasarkan kebutuhan medis, bukan kepanikan pembelian.

“Yang perlu dilakukan masyarakat bukanlah membeli obat sebanyak-banyaknya, melainkan mengenali gejala, memahami tanda bahaya, dan mencari pertolongan pada waktu yang tepat,” imbau Lucia.

Masyarakat tetap dianjurkan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, mencuci tangan, menerapkan etika batuk dan bersin, menggunakan masker ketika sakit atau berada di keramaian, serta mempertimbangkan vaksinasi influenza sesuai rekomendasi tenaga  kesehatan.

Suara.com - Anggapan minum obat hipertensi rutin seumur hidup bisa merusak ginjal ternyata masih dipercaya sebagian masyarakat. Padahal, dokter jantung menegaskan, justru tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol dapat meningkatkan risiko kerusakan ginjal. 

Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah sekaligus Ahli Aritmia Indonesia, Prof. Dr. dr. Yoga Yuniadi, Sp.JP(K), FIHA, mengatakan salah kaprah tersebut membuat sebagian pasien menghentikan obat ketika tekanan darahnya sudah terkontrol.

Menurutnya, pasien hipertensi yang tidak rutin mengonsumsi obat justru berisiko mengalami komplikasi, termasuk kerusakan ginjal hingga membutuhkan cuci darah.

“Bahwa minum obat terus-terusan bikin sakit ginjal itu salah besar. Pada hipertensi, kalau tidak minum obat terus-terusan justru sakit ginjal, ginjalnya yang rusak,” ujar Prof. Yoga dalam acara World Heart Day 2026 & Edukasi Kampanye ‘Let’s Check The Beat’ di Siloam Hospitals TB Simatupang, Jakarta, Selasa (29/9/2026).

Prof. Yoga menjelaskan, hipertensi sering kali tidak menimbulkan gejala yang terasa oleh penderitanya. Kondisi ini membuat seseorang dapat merasa sehat meski tekanan darahnya sudah berada di atas batas normal.

“Umumnya hipertensi itu nggak terasa. Jadi kalau motivasinya sering dikeluarkan, itu jarang yang sebegitu. Yang umumnya hipertensi itu nggak terasa apa-apa,” katanya.

Padahal, tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol dapat menyebabkan berbagai komplikasi serius. Prof. Yoga menyebut pasien bisa tiba-tiba mengalami serangan jantung, stroke, gangguan irama jantung seperti atrial fibrilasi (AF), hingga kerusakan ginjal.

“Tau-tau udah serangan jantung, tau-tau sudah stroke, tau-tau AF stroke, tau-tau ginjalnya sudah mesti dicuci darah,” ujar Prof. Yoga.

Prof. Yoga juga menyoroti masih rendahnya pengendalian hipertensi di Indonesia. Ia menyebut prevalensi hipertensi di Indonesia berada di kisaran 30 persen atau hampir 32 persen populasi.

Namun, dari jumlah tersebut, hanya sebagian yang mengetahui dirinya mengalami hipertensi. Menurut data yang dipaparkannya, sekitar 27 persen pasien hipertensi telah terdiagnosis.

Persoalan berikutnya adalah kepatuhan dan keberhasilan pengobatan. Dari pasien yang telah terdiagnosis, hanya sekitar 20 persen yang mendapatkan pengobatan.

Sementara itu, pasien yang berhasil mencapai target tekanan darah disebut hanya sekitar 4,2 persen dari keseluruhan penderita hipertensi.

Profesor yang juga Kepala Staf Medis Fungsional Bidang Kardiologi Siloam Hospitals TB Simatupang itu menggambarkan kondisi tersebut dengan perumpamaan sederhana. Jika terdapat sekitar 100 orang yang mengalami hipertensi, hanya sebagian yang mengetahui kondisinya

Dari mereka yang sudah terdiagnosis, lebih sedikit lagi yang mendapatkan obat dan hanya sebagian kecil yang berhasil mencapai target tekanan darah.

Menurut Yoga, salah satu penyebab rendahnya keberhasilan pengobatan tersebut adalah anggapan bahwa obat hipertensi justru akan merusak ginjal.

“Yang bikin sakit ginjalnya hipertensi yang tidak terkontrolnya. Bukan karena minum obat yang membuat tensinya jadi terkontrol dan dia jadi tidak sakit ginjal,” tegasnya.

Karena itu, ia meminta masyarakat tidak menghentikan obat hipertensi secara sepihak hanya karena merasa tubuhnya sudah baik-baik saja atau khawatir terhadap kondisi ginjal.

Prof. Yoga menilai edukasi mengenai hubungan hipertensi, obat, dan kesehatan ginjal penting terus disampaikan agar masyarakat tidak terjebak pada informasi yang keliru.

“Ini penting sekarang disampaikan ke masyarakat. Perangi pendapat atau salah kaprah yang sudah mendarah daging itu,” pungkasnya.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI mencatat adanya peningkatan aktivitas influenza di Indonesia dan kawasan Asia Tenggara. Namun, berdasarkan hasil surveilans hingga minggu ke-38 tahun 2026, kondisi tersebut masih berada dalam rentang medium dan belum menunjukkan situasi yang mengkhawatirkan.

Di Indonesia, hasil surveilans sentinel menunjukkan positivity rate influenza sebesar 56% pada minggu ke-38. Pada surveilans di puskesmas, aktivitas influenza telah berada pada kategori sedang (medium), sementara pada surveilans rumah sakit masih berada pada kategori rendah (low).

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan peningkatan kasus influenza perlu direspons dengan penguatan surveilans dan kesiapsiagaan, bukan dengan kepanikan.

“Memang ada kenaikan kasus influenza, khususnya di Indonesia dan Asia Tenggara. Tetapi berdasarkan data surveilans yang kita miliki, kondisinya masih dalam rentang medium. Karena itu, yang kita lakukan adalah meningkatkan surveilans dan kesiapsiagaan agar perkembangan kasus dapat terus dipantau,” ujar Menkes Budi.

Menurut data Kemenkes, peningkatan aktivitas influenza pada periode Agustus–September juga masih sesuai dengan pola musiman yang selama ini terlihat di Indonesia. Pada minggu ke-38 tahun 2026, dari 265 spesimen yang diperiksa melalui surveilans sentinel, sebanyak 148 spesimen positif influenza. Virus yang dominan adalah Influenza A (H1N1pdm09).

Kemenkes juga memantau perkembangan Influenza A (H3N2) subclade K yang belakangan banyak diperbincangkan di masyarakat dengan sebutan “superflu”. Istilah “superflu” tersebut bukan merupakan nomenklatur resmi yang digunakan oleh WHO maupun CDC untuk menyebut subclade K. Karena itu, perkembangan influenza perlu dilihat berdasarkan hasil pemeriksaan dan data surveilans, bukan semata-mata berdasarkan istilah yang beredar di masyarakat.

Menkes menegaskan, data surveilans menunjukkan jumlah temuan subclade K pada tahun ini lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya.

“Untuk yang disebut sebagai ‘superflu’ atau H3N2 subclade K, data yang kita pantau justru menunjukkan jumlah temuannya pada tahun ini lebih rendah dibandingkan tahun lalu. Jadi, kita perlu membedakan antara informasi yang beredar dengan kondisi berdasarkan data surveilans,” kata Menkes Budi.

Berdasarkan surveilans sentinel ILI-SARI, sepanjang 2025 hingga minggu ke-38 tahun 2026 tercatat 188 hasil pemeriksaan subclade K, dengan 166 temuan pada 2025 dan 22 temuan pada 2026.

Kemenkes tetap melakukan pemantauan terhadap subclade K melalui surveilans sentinel yang melibatkan puskesmas, rumah sakit, serta laboratorium/balai kekarantinaan kesehatan.

Dalam hal pengobatan, sebagian besar kasus influenza dapat pulih dengan perawatan suportif dan tidak memerlukan rawat inap. Penggunaan obat antivirus seperti oseltamivir tidak ditujukan untuk semua pasien influenza.

“Oseltamivir penggunaannya harus tepat. Berdasarkan masukan para ahli, obat ini sebaiknya digunakan secara terbatas pada pasien dengan kondisi berat atau pasien dengan komorbid yang memang membutuhkan antivirus,” ujar Menkes Budi.

Pembatasan penggunaan oseltamivir diperlukan untuk mencegah terjadinya resistansi terhadap obat antivirus. Menkes mengibaratkan hal tersebut dengan penggunaan antibiotik yang tidak tepat yang dapat mendorong terjadinya resistansi antimikroba.

“Kita tidak boleh menggunakan antivirus secara berlebihan karena ada risiko resistansi. Kalau resistansi terjadi, justru kita bisa kehilangan pilihan obat ketika menghadapi wabah yang lebih berat dan mengancam nyawa, seperti influenza H5Nx,” lanjut Menkes.

Kemenkes terus memperkuat surveilans influenza, kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan, laboratorium, serta komunikasi risiko kepada masyarakat.

Masyarakat diimbau tetap waspada dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, menggunakan masker ketika sakit atau berada di tempat ramai, menerapkan etika batuk dan bersin, serta segera memeriksakan diri apabila mengalami gejala yang memburuk.

Kelompok rentan seperti bayi dan anak kecil, lanjut usia, ibu hamil, serta orang dengan penyakit penyerta perlu mendapat perhatian lebih karena memiliki risiko komplikasi yang lebih tinggi.

Kenali gejalanya, cegah penularannya, dan segera periksa jika kondisi memburuk.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567 atau email kontak@kemkes.go.id. (DM/TR/DJ/HY)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI mulai menguji coba reformasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) secara terintegrasi di Kabupaten Tulungagung. Reformasi ini mencakup tiga perubahan utama, yakni sistem rujukan berbasis kemampuan pelayanan (kompetensi), penerapan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS), serta penerapan sistem pembayaran berbasis kelompok diagnosis Indonesia (iDRG).

Uji coba dilakukan untuk memastikan perubahan sistem dapat berjalan baik di lapangan sebelum diterapkan secara nasional. Kabupaten Tulungagung menjadi salah satu dari empat daerah yang dipilih sebagai lokus uji coba, bersama Kota Bandung, Kota Makassar, dan Kabupaten Muara Enim.

Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan Kemenkes RI, dr. Azhar Jaya, mengatakan Tulungagung dipilih karena memiliki kesiapan yang baik, tidak hanya dari sisi rumah sakit tetapi juga ekosistem layanan kesehatan secara keseluruhan.

“Yang kita nilai bukan hanya rumah sakitnya, tetapi seluruh sistemnya. Rujukan dimulai dari Puskesmas, klinik, dan dokter praktik mandiri. Karena itu, sistem di daerah harus siap, ajeg, dan terintegrasi,” ujar Dirjen Azhar.

Dalam reformasi JKN, sistem rujukan akan bergeser dari pola berjenjang berdasarkan kelas rumah sakit menjadi rujukan berdasarkan kemampuan pelayanan yang dimiliki fasilitas kesehatan.

Dengan sistem baru, pasien tidak harus melewati seluruh jenjang rumah sakit apabila fasilitas kesehatan yang lebih tinggi memang memiliki kompetensi yang dibutuhkan. Rujukan dapat dilakukan langsung ke fasilitas kesehatan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan medis pasien.

“Kalau dulu rujukannya berjenjang dari kelas D, C, B sampai A, sekarang rujukan berdasarkan kompetensi. Dari Puskesmas, pasien bisa langsung ke rumah sakit yang memang memiliki kompetensi yang dibutuhkan,” jelas dr. Azhar.

Perubahan ini diharapkan dapat mempercepat penanganan pasien sekaligus mengurangi rujukan transit yang tidak diperlukan.

Di Tulungagung, sistem rujukan juga mulai diuji untuk memastikan proses di tingkat fasilitas kesehatan tingkat pertama dapat berlangsung cepat. Dalam simulasi, proses rujukan tercatat dapat dilakukan dalam waktu sekitar 2 menit 47 detik, lebih cepat dari standar waktu yang ditetapkan, yakni di bawah 4 menit.

Reformasi kedua adalah penerapan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS). Standar ini ditujukan untuk memastikan pasien mendapatkan lingkungan rawat inap yang memenuhi standar fasilitas dan kenyamanan.

Salah satu ketentuan utama adalah jumlah tempat tidur dalam satu kamar maksimal empat tempat tidur, disertai standar fasilitas seperti kamar mandi di dalam kamar, aksesibilitas, oksigen sentral, nurse call, pencahayaan, ventilasi, serta pengaturan suhu ruangan.

“Yang kita inginkan adalah pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Karena itu, peningkatan standar rawat inap harus tetap menjaga agar masyarakat memiliki akses terhadap tempat tidur,” katanya.

Reformasi ketiga adalah perubahan sistem pembayaran dari INA-CBGs menuju Indonesia Diagnosis Related Groups (iDRG).

Sistem iDRG dirancang agar pembayaran layanan kesehatan dapat lebih mencerminkan kompleksitas penyakit dan sumber daya yang digunakan dalam pelayanan. Sistem ini juga memperluas pengelompokan tingkat keparahan penyakit sehingga diharapkan dapat mengurangi perbedaan antara kompleksitas kasus dengan tarif yang dibayarkan.

Dalam sistem sebelumnya, pengelompokan kasus pada INA-CBGs secara sederhana terbagi dalam tingkat ringan, sedang, dan berat. Melalui iDRG, pengelompokan dikembangkan menjadi lima tingkat keparahan, yaitu ringan, ringan-sedang, sedang, sedang-berat, dan berat.

Selain itu, sistem iDRG mengakomodasi sekitar 57 ribu kasus penyakit yang sebelumnya belum memiliki kelompok dan tarif.

“Dengan iDRG, pengelompokan penyakit menjadi lebih rinci sehingga pembayaran dapat lebih sesuai dengan kompleksitas kasus yang ditangani,” ujar Azhar.

BPJS Kesehatan juga mendukung pelaksanaan uji coba reformasi JKN dan menilai integrasi sistem menjadi salah satu kunci keberhasilan implementasi.

BPJS juga mendorong integrasi sistem informasi antara fasilitas kesehatan, Kementerian Kesehatan, dan BPJS Kesehatan, termasuk melalui integrasi P-Care, ASPAK, SISSDMK, dan Rekam Medis Elektronik (RME).

Melalui uji coba ini, Kemenkes bersama BPJS Kesehatan, pemerintah daerah, dan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan akan melakukan penyempurnaan sebelum reformasi JKN diterapkan secara lebih luas.

Tujuan akhirnya adalah bagaimana sistem kesehatan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Sistem rujukan lebih tepat, rawat inap lebih nyaman, dan pembayaran layanan lebih sesuai dengan kompleksitas penyakit.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567 atau email kontak@kemkes.go.id. (DJ/HY)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia resmi menunjuk Kota Bandung sebagai salah satu lokasi uji coba (piloting) transformasi total Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Melalui kebijakan baru ini, sistem rujukan berjenjang akan dipangkas, sehingga pasien BPJS Kesehatan dapat langsung dirujuk ke rumah sakit sesuai dengan kebutuhan medis dan spesialisasi penyakitnya tanpa harus melewati prosedur yang panjang.

Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI, Kunta Wibawa Dasa Nugraha, menyampaikan hal tersebut usai audiensi di Gedung Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Jumat (25/9). Ia menjelaskan bahwa reformasi jaminan kesehatan ini mencakup tiga pilar utama: Rujukan Berbasis Kompetensi Pelayanan (RBKP), penerapan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS), serta penyesuaian sistem pembiayaan berbasis Indonesian Case Base Groups (INA-CBGs) atau Indonesian Diagnosis Related Group (iDRG).

Melalui skema baru RBKP, birokrasi berobat yang selama ini mengharuskan pasien melintasi rumah sakit secara bertahap berdasarkan kelas (Tipe D, C, B, hingga A) akan disederhanakan.

"Saat ini masyarakat masuk puskesmas dirujuk sesuai dengan kelasnya rumah sakit. Masuk kelas D dulu, D tidak bisa dirujuk ke C, dan seterusnya. Nanti, begitu masuk ke puskesmas, pasien akan dirujuk sesuai dengan penyakitnya. Kalau penyakit jantung complicated, ya dia langsung ke rumah sakit yang mempunyai layanan jantung utama. Sehingga masyarakat bisa langsung terlayani dengan lebih baik, tidak perlu berjenjang dan tidak ngantre," jelas Sekjen Kunta.

Selain mempercepat penanganan medis bagi pasien, pemangkasan birokrasi rujukan ini juga diharapkan membuat pembiayaan BPJS Kesehatan lebih efisien karena pembayaran klaim tidak lagi melalui penjenjangan fasilitas kesehatan.

Untuk reformasi kedua, Kemenkes menyasar penerapan KRIS yang menetapkan 12 kriteria ketat guna meningkatkan kenyamanan pasien rawat inap. Kriteria tersebut meliputi ketersediaan oksigen, fungsionalitas ventilasi, kamar mandi di dalam ruangan, hingga pembatasan kapasitas maksimal empat tempat tidur per kamar. 

Adapun reformasi ketiga menetapkan skema pembiayaan iDRG yang menyesuaikan besaran klaim BPJS Kesehatan berdasarkan karakteristik penyakit dan biaya operasional riil rumah sakit di Indonesia.

Guna memastikan kesiapan implementasi kebijakan ini di lapangan, pada hari yang sama, rombongan Kemenkes mengadakan serangkaian kunjungan ke beberapa fasilitas pelayanan kesehatan di Kota Bandung.

Kunjungan pertama dilakukan ke Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) guna melihat langsung kesiapan fasilitas rawat inap dalam memenuhi 12 kriteria standar KRIS. Dalam kesempatan tersebut, Sekjen Kemenkes juga berdialog dengan jajaran manajemen dan tenaga kesehatan RS Hasan Sadikin terkait kesiapan operasional rumah sakit menyambut sistem baru ini.

Selanjutnya, rombongan bergerak meninjau Puskesmas Garuda dan klinik swasta Mitra Medika. Kunjungan ke fasilitas kesehatan tingkat pertama ini bertujuan untuk melihat secara langsung cara kerja dan kesiapan pilot project sistem rujukan berbasis kompetensi di garda terdepan pelayanan kesehatan masyarakat.

Kota Bandung dipilih sebagai lokasi uji coba karena memiliki ekosistem layanan kesehatan yang sangat lengkap, mulai dari klinik, Puskesmas, hingga rumah sakit dari tingkat madya hingga paripurna. Uji coba ini akan melibatkan seluruh fasilitas kesehatan di Kota Bandung secara serentak, baik milik pemerintah maupun swasta. 

Selain Bandung, piloting serupa juga akan dilakukan di Kota Makassar, Kabupaten Tulungagung, dan Kabupaten Muara Enim selama 12 bulan mendatang, segera setelah Peraturan Presiden (Perpres) terkait di tandatangani.

Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan, menyambut positif terobosan ini dan optimistis akselerasi uji coba di Kota Bandung dapat berjalan efektif sehingga sistem ini bisa segera direplikasi ke 1.118 puskesmas di 27 kabupaten/kota se-Jawa Barat.

"Kami dari Pemprov Jabar mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kemenkes dan BPJS Kesehatan. Selama ini masyarakat kesulitan ketika datang ke puskesmas rujukan ini harus ke mana, keburu pasiennya tambah parah. Tapi nanti bisa langsung dirujuk berdasarkan penyakitnya. Yang kanker langsung ke penanganan kanker, yang jantung penanganan jantung," tutur Erwan.

Deputi Direksi Bidang Riset, Inovasi dan Pengembangan BPJS Kesehatan, Irfan Humaidi, turut menegaskan komitmen BPJS Kesehatan untuk berkolaborasi dengan Kemenkes, pemerintah daerah, dan fasilitas kesehatan. Selama masa uji coba 12 bulan ke depan, seluruh pemangku kepentingan akan bersama-sama menganalisis, mengevaluasi, dan mencari solusi terbaik dari setiap kendala di lapangan sebelum kebijakan ini diterapkan secara nasional.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567 atau email kontak@kemkes.go.id. (UW/HY)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bersama Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) dan BPJS Kesehatan menunjuk Kota Bandung sebagai salah satu lokasi uji coba (pilot project) reformasi sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Melalui uji coba ini, alur pelayanan pasien dirombak agar lebih cepat, tepat sasaran, dan adil, salah satunya lewat penghapusan sistem rujukan berbasis kelas rumah sakit.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menggandeng Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk mengawal proyek strategis nasional sekaligus mencegah potensi masalah hukum dalam program pembangunan infrastruktur kesehatan. Sinergi tersebut diwujudkan melalui penandatanganan dua Perjanjian Kerja Sama (PKS) di Kantor Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (21/9).

Penandatanganan dilakukan oleh Sekretaris Jenderal Kemenkes Kunta Wibawa Dasa Nugraha bersama Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel) Reda Manthovani dan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Narendra Jatna.

Kunta menjelaskan, skala transformasi kesehatan yang besar menuntut pelaksanaan program secara efektif, efisien, dan akuntabel. Kerja sama ini berfokus pada dua hal utama, yakni pengawalan program oleh Jamintel serta pendampingan terkait masalah hukum perdata dan tata usaha negara oleh Jamdatun.

"Kami berharap dukungan dan pendampingan dari Kejaksaan dapat dilakukan sedini mungkin sejak tahap perencanaan. Mencegah lebih baik daripada mengobati," ujar Kunta.

Pengawalan hukum menjadi penting mengingat besarnya agenda pengadaan dan pembangunan infrastruktur kesehatan ke depan. Kemenkes menargetkan renovasi 10.000 puskesmas di 7.285 kecamatan, pembangunan 514 laboratorium kesehatan masyarakat, serta revitalisasi 441 rumah sakit daerah dan rumah sakit jiwa di berbagai wilayah.

Selain pembangunan infrastruktur, Kemenkes juga mengelola anggaran pengadaan dengan nilai yang tidak sedikit. Melalui upaya konsolidasi pada periode 2025–2026, Kemenkes mengklaim telah menghemat Rp10,25 triliun atau 52,9 persen dari pengadaan alat kesehatan, serta Rp1,20 triliun atau 38,6 persen dari pengadaan obat dan bahan medis habis pakai.

Menanggapi besarnya program tersebut, Jamintel Reda Manthovani menegaskan bahwa pencegahan sejak dini dapat meminimalkan potensi pelanggaran.

"Dengan kerja sama ini, kami berharap dapat menciptakan lingkungan kerja yang aman dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pejabat Kemenkes dalam melaksanakan tugas," tuturnya.

Sementara itu, Jamdatun Narendra Jatna memastikan pihaknya siap memberikan pertimbangan hukum agar kebijakan kesehatan tidak menyimpang dari aturan. Kedua PKS tersebut berlaku selama dua tahun, hingga 21 September 2028.

Sebelumnya, Kemenkes juga telah menjalin kerja sama dengan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Umum (Jampidum) terkait penguatan fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di kementerian tersebut.

"Kerja sama ini tidak boleh sekadar di atas kertas. Sinergi ini harus bermuara pada pelayanan kesehatan yang lebih baik dan perlindungan yang lebih kuat bagi masyarakat," tutup Kunta.

Perjanjian Kerja Sama ini juga sebagai  tindak lanjut atas Nota Kesepahaman No.HK.03.01/Menkes/1096/2024 antara Kemenkes RI dan Kejaksaan RI tentang Dukungan Pelaksanaan Tugas dan fungsi yang ditandatangani oleh Menteri Kesehatan RI dan Jaksa Agung RI.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI. Informasi lebih lanjut melalui Halo Kemenkes di hotline 1500-567 atau email kontak@kemkes.go.id). (UW/HY).

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM