Denpasar, 6 Oktober 2026 

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menekankan pentingnya menyiapkan tenaga kesehatan yang kompeten dan adaptif guna menghadapi komplikasi penyakit kompleks, khususnya kanker. 

Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Kesehatan RI, Benjamin Paulus Octavianus saat membuka The 4th International Conference on Multidisciplinary Approaches in Health Sciences (ICMAHS) 2026 di Auditorium Poltekkes Kemenkes Denpasar, Selasa (6/10).

"Penyakit kanker memiliki komplikasi kompleks sehingga membutuhkan keterlibatan berbagai disiplin ilmu untuk meningkatkan kualitas pelayanan pasien," lanjut Wamenkes Benny di hadapan para akademisi, peneliti, praktisi, dan mahasiswa lintas negara.

Konferensi internasional yang berlangsung pada 6–7 Oktober 2026 ini mengusung tema "Advancing Cancer Care Across the Continuum: Innovations in Early Detection, Precision Treatment, Survivorship, and Quality of Life". Forum ini menjadi wadah kolaborasi global untuk memperkuat deteksi dini, pengobatan presisi, hingga peningkatan kualitas hidup penyintas kanker.

Wamenkes Benny menjelaskan bahwa upaya ini sejalan dengan prioritas pemerintah dalam memperkuat pelayanan kesehatan masyarakat, khususnya pada aspek pencegahan dan pengendalian penyakit. Salah satu langkah konkret yang didorong adalah program Cek Kesehatan Gratis.

"Banyak kasus penyakit seperti hipertensi dan diabetes sebenarnya bisa dicegah. Sering kali pasien baru menyadari kondisi penyakitnya ketika organ tubuh sudah rusak karena tidak bergejala pada tahap awal," jelasnya.

Selain upaya skrining dasar, Kemenkes juga mengintensifkan program pencegahan kanker serviks melalui imunisasi Human Papillomavirus (HPV). Vaksinasi ini diberikan secara bertahap dengan sasaran utama siswi kelas 5 dan 6 SD, sebelum diperluas ke kelompok usia lainnya sesuai ketersediaan anggaran.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Poltekkes Kemenkes Denpasar, Erika Yulita Ichwan, menegaskan bahwa penanganan kanker harus dilakukan secara berkesinambungan. Mulai dari promosi kesehatan, deteksi dini, terapi tepat, hingga masa pasca-pengobatan (survivorship).

Erika menambahkan, indikator keberhasilan perguruan tinggi kesehatan tidak hanya diukur dari jumlah lulusan atau publikasi ilmiah, melainkan dari sejauh mana inovasi yang dihasilkan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

"Kami ingin penelitian tidak berhenti pada publikasi dan inovasi tidak mandek sebagai prototipe. Keduanya harus diterjemahkan menjadi praktik berbasis bukti (evidence-based practice) serta rekomendasi bagi pembangunan kesehatan," kata Erika.

Dalam sambutannya, Wamenkes Benny turut mengapresiasi capaian indikator kesehatan Provinsi Bali, seperti rendahnya angka stunting (gagal tumbuh pada anak), TBC, dan kematian ibu. Kemenkes berencana mempelajari praktik baik (best practice) dari Bali untuk diterapkan secara nasional.

Wamenkes Benny juga meninjau pameran inovasi mahasiswa dan membuka peluang agar produk makanan sehat buatan Jurusan Gizi Poltekkes Denpasar dapat diintegrasikan sebagai varian menu program Makanan Bergizi Gratis (MBG) melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567 atau email kontak@kemkes.go.id. (UW/HY)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Jakarta, 06 Oktober 2026

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyatakan pelaksanaan imunisasi tetap berjalan sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku. Pernyataan tersebut disampaikan setelah dilakukan investigasi dan kajian kausalitas pada 27 Agustus 2026 terhadap laporan dugaan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) serius pada seorang bayi perempuan berusia tiga bulan di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, setelah menerima imunisasi DPT-Hb-Hib, PCV, OPV, dan Rotavirus.

Hasil kajian mengklasifikasikan kejadian pada bayi sebagai “inkonsisten – reaksi akibat kondisi penyerta di luar vaksin", dengan klasifikasi tersebut, data dan bukti yang tersedia dinilai belum cukup untuk mengaitkan kejadian yang dialami dengan pemberian vaksin.

Ketua Komnas KIPI, Prof. Dr. dr. Hindra Irawan Satari, menjelaskan hasil kajian yang menunjukkan kejadian pada bayi berkaitan dengan kondisi kesehatan lain di luar vaksinasi. 

“Berdasarkan hasil kajian kausalitas yang dilakukan, kejadian pada bayi perempuan dinyatakan inkonsisten, yaitu berkaitan dengan kondisi kesehatan lain di luar vaksinasi. Hasil pemeriksaan medis menunjukkan infeksi pada paru-paru dan infeksi bakteri, dengan diagnosis pneumonia disertai sepsis. Berdasarkan informasi dan hasil pemeriksaan yang tersedia, tidak ditemukan bukti bahwa vaksinasi menyebabkan kejadian tersebut,” ujar Prof. Hindra melalui siaran pers di Jakarta Selasa, (06/10).

Bayi tersebut menerima imunisasi DPT-Hb-Hib 2, PCV 1, OPV 3, dan Rotavirus 2 pada 20 Agustus 2026 di Posyandu Melati, Bangkinang Kota. Sekitar tujuh jam setelah imunisasi, bayi mengalami demam yang kemudian disertai sesak napas dan kejang berulang hingga mendapatkan penanganan di RSUD Bangkinang.

Berdasarkan pemeriksaan dan penanganan di rumah sakit, bayi didiagnosis mengalami pneumonia dan sepsis serta menjalani perawatan intensif. Kondisinya kemudian memburuk dan bayi dinyatakan meninggal dunia pada 22 Agustus 2026.

Menindaklanjuti laporan tersebut, Dinas Kesehatan Provinsi Riau bersama Komda KIPI Provinsi Riau dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar telah melakukan serangkaian langkah, mulai dari koordinasi, kunjungan kepada keluarga pasien, pengumpulan informasi dan penelusuran kondisi pasien hingga penelaahan data pelayanan imunisasi, vaksin, serta pengelolaan rantai dingin sebagai bagian dari proses investigasi KIPI.

Direktur Imunisasi Kementerian Kesehatan, dr. Indri Yogyaswari, mengatakan imunisasi tetap menjadi salah satu upaya kesehatan masyarakat yang penting untuk melindungi anak dari penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Karena itu, pelaksanaan imunisasi harus tetap dilanjutkan sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku.

“Imunisasi merupakan salah satu upaya kesehatan masyarakat yang terbukti efektif dalam melindungi anak dari penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Oleh karena itu, pelaksanaan imunisasi harus tetap dilanjutkan sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku, termasuk melalui Bulan Imunisasi Kejar yang dilaksanakan pada 1 Oktober sampai 31 Oktober 2026 untuk meningkatkan perlindungan anak yang belum mendapatkan imunisasi sesuai jadwal,” ujar dr. Indri.

Dalam setiap pelaksanaan imunisasi, aspek mutu dan keamanan vaksin menjadi prioritas. Vaksin yang digunakan dalam program imunisasi nasional telah melalui proses evaluasi dan pengawasan sesuai ketentuan yang berlaku oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Keamanan vaksin juga terus dipantau melalui sistem surveilans KIPI, dan setiap laporan dugaan KIPI serius akan ditindaklanjuti melalui investigasi serta kajian sesuai mekanisme yang berlaku.

“Kami memahami kekhawatiran orang tua ketika terjadi kondisi kesehatan setelah imunisasi. Namun, kejadian yang muncul setelah imunisasi tidak selalu berarti disebabkan oleh vaksin. Setiap kejadian perlu ditelaah berdasarkan data klinis dan bukti ilmiah melalui mekanisme investigasi dan kajian KIPI yang berlaku,” lanjutnya

Dinas Kesehatan Provinsi Riau melakukan langkah perbaikan untuk menjaga kualitas dan keselamatan penyelenggaraan imunisasi di seluruh kabupaten dan kota. Upaya tersebut mencakup pembinaan, pendampingan, monitoring, dan evaluasi terhadap tenaga kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan.

Pelaksanaan imunisasi juga diarahkan agar setiap tenaga vaksinator memahami dan menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), mulai dari skrining sasaran, pemberian imunisasi, pengelolaan dan penyimpanan vaksin, pemeliharaan rantai dingin, observasi pasca imunisasi, penanganan KIPI, hingga mekanisme rujukan.

Kementerian Kesehatan bersama pemerintah daerah mengajak orang tua dan masyarakat untuk tetap melengkapi imunisasi anak sesuai jadwal. Penyampaian informasi kepada masyarakat juga dilakukan secara terbuka, objektif, dan berbasis data agar masyarakat memperoleh pemahaman yang tepat mengenai manfaat, keamanan, serta penanganan kejadian setelah imunisasi.

Keamanan dan perlindungan anak merupakan prioritas dalam pelayanan imunisasi. Kemenkes terus menjaga pelaksanaan imunisasi agar berlangsung dengan memperhatikan mutu, keamanan, serta pemantauan KIPI secara berkelanjutan.

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Denpasar, 6 Oktober 2026

Pemerintah mengalokasikan anggaran ratusan triliun rupiah untuk merombak wajah layanan kesehatan nasional selama tiga tahun, mulai 2027 hingga 2029. Langkah strategis berbasis pencegahan (preventif) ini mencakup renovasi 8.001 puskesmas, pembangunan 1.988 puskesmas baru, serta pembenahan 441 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di seluruh Indonesia.

Wakil Menteri Kesehatan RI, Benyamin Paulus Octavianus, menyampaikan rencana besar tersebut saat meresmikan UPTD Puskesmas III Denpasar Barat, Bali, Selasa (6/10). Menurutnya, pembangunan puskesmas baru tersebut difokuskan untuk memecah beban pelayanan di wilayah berkepadatan tinggi.

Wamenkes Benny menekankan bahwa UPTD Puskesmas III Denpasar Barat yang berkonsep Ramah Ibu dan Anak menjadi salah satu model percontohan nasional dalam menekan angka kematian ibu dan bayi.

"Selain pelayanan umum, puskesmas ini memiliki pelayanan khusus ibu dan anak yang sangat vital dalam mencegah risiko kematian ibu dan anak. Ke depan, fokus belanja kesehatan harus bergeser dari pengobatan di rumah sakit menuju pencegahan di fasilitas primer," ujar Wamenkes Benny.

Sebagai bagian dari program pembenahan nasional, mulai 2027 Kemenkes memprioritaskan pembenahan infrastruktur terparah, termasuk penambahan unit X-ray mobile di seluruh puskesmas. Khusus di Bali, sebanyak 119 puskesmas akan direnovasi, 4 puskesmas rusak berat dibangun ulang, dan 7 puskesmas yang melayani lebih dari 60.000 jiwa akan dipecah.

Namun, Wamenkes Benny menggarisbawahi pentingnya kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) kesehatan untuk mengimbangi modernisasi fasilitas medis.

"Membeli alat kesehatan bisa cepat, tetapi mencetak tenaga medis seperti radiografer dan dokter spesialis membutuhkan proses. Pengadaan alat dan penyiapan SDM harus berjalan seiring sejalan agar pelayanan prima terwujud," tegasnya.

Di tingkat daerah, UPTD Puskesmas III Denpasar Barat menjadi bentuk nyata transformasi kawasan yang dulunya bekas pasar loak dan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) menjadi fasilitas kesehatan inklusif.

Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, menjelaskan puskesmas ini beroperasi 24 jam dengan layanan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) serta layanan terpadu bersama Disdukcapil untuk penertiban akta lahir bayi secara langsung.

"Kami ingin memastikan setiap ibu dan anak mendapat pelayanan yang aman, nyaman, dan ramah tanpa diskriminasi," kata Arya.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar, Anak Agung Ayu Agung Candrawati, menambahkan bahwa puskesmas ini telah terintegrasi penuh dengan BPJS Kesehatan dan dilengkapi layanan gawat darurat Damakesmas (Denpasar Mantap Kesehatan Masyarakat)  24 jam guna menopang pemerataan jangkauan kesehatan di Bali.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567 atau email kontak@kemkes.go.id. (UW/HY)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Bogor, 6 Oktober 2026  

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), BPJS Kesehatan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/BKKBN) memperkuat koordinasi kebijakan sektor kesehatan melalui Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Sektor Kesehatan (KKSK) di Bogor, pada Selasa (6/10/2026).

Rapat KKSK yang memasuki pertemuan ke-11 tersebut membahas sejumlah isu strategis, mulai dari pengawasan obat-obat tertentu, kebijakan pemanfaatan kratom, penguatan kapitasi berbasis kinerja, hingga koordinasi antar penyelenggara jaminan kesehatan.

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan koordinasi lintas sektor diperlukan untuk memastikan berbagai kebijakan kesehatan dapat berjalan secara terpadu dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

“Ini adalah rapat koordinasi kebijakan sektor kesehatan. Kita bisa mendiskusikan hal-hal yang overlapping dan mencari jalan keluarnya bersama,” ujar Menkes Budi.

Salah satu hasil penting rapat adalah kesepakatan pemanfaatan SATUSEHAT Logistik untuk memperkuat monitoring dan pengawasan obat-obat tertentu. Sistem tersebut akan mengintegrasikan pemantauan antara Kemenkes dan BPOM, mulai dari produksi hingga distribusi ke fasilitas pelayanan kefarmasian.

Kepala BPOM Prof. Taruna Ikrar mengatakan integrasi tersebut diharapkan dapat memperkuat kemampuan pemerintah dalam mendeteksi, mengawasi, mengevaluasi, dan menindak penyalahgunaan obat-obat tertentu.

“Dengan SATUSEHAT Logistik, kita bisa melihat, mengontrol, mendeteksi, mengevaluasi, dan kemudian melakukan penindakan mulai dari produksi sampai distribusi obat-obat tertentu ke fasilitas pelayanan kefarmasian,” kata Prof. Taruna.

Penguatan pengawasan menjadi penting karena obat-obat tertentu dapat memberikan dampak psikotropik apabila digunakan tidak sesuai ketentuan. Pemerintah juga menaruh perhatian khusus pada potensi penyalahgunaan di kalangan remaja.

Selain itu, KKSK menyepakati tindak lanjut kebijakan nasional terkait pemanfaatan kratom sebagai bahan baku dan ekstrak untuk kepentingan kesehatan. Kebijakan tersebut akan disusun dengan mempertimbangkan manfaat, risiko, aspek keamanan, mutu, serta hasil kajian ilmiah. 

Pemanfaatan kratom juga akan didukung melalui penelitian dan uji klinis untuk memperoleh bukti mengenai keamanan dan efektivitasnya, termasuk potensi penggunaan sebagai analgesik serta dalam membantu mengurangi ketergantungan terhadap opiat.

Dari sisi pembiayaan pelayanan kesehatan, KKSK juga menyepakati pengembangan Kapitasi Berbasis Kinerja (KBK) untuk fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP). BPJS Kesehatan mendukung usulan Kemenkes dan akan bersama-sama melakukan finalisasi sistem KBK sebelum pelaksanaan KKSK triwulan IV 2026.

Kepala BPJS Kesehatan mengatakan penerapan kapitasi berbasis kinerja diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas layanan di FKTP sekaligus memberikan insentif bagi klinik dan praktik dokter mandiri untuk meningkatkan kinerjanya.

“Dengan kinerja berbasis kompetensi, kami berharap ekosistem JKN di FKTP semakin bergairah dan proses bisnis serta pelayanan di lapangan semakin baik,” ujarnya.

Pengembangan KBK akan terus direview secara berkala dengan target finalisasi pada 6 Desember 2026. Besaran insentif akan disesuaikan dengan kapasitas BPJS Kesehatan.

Rapat juga membahas perkembangan Task Force Koordinasi Antar Penyelenggara Jaminan (KAPJ). Hingga 6 Oktober 2026, sebanyak 31 perusahaan asuransi telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, sementara 25 perusahaan telah bekerja sama dengan rumah sakit.

Deputi Komisioner OJK Ogi Prastomiyono mengatakan kerja sama tersebut merupakan bagian dari penguatan koordinasi antarpenyelenggara jaminan atau Coordination of Benefit (COB).

“Kami berharap sampai akhir tahun seluruh perusahaan asuransi yang melayani asuransi kesehatan sudah menandatangani kerja sama dengan BPJS Kesehatan dan juga dengan rumah sakit,” kata Ogi.

Menurutnya, penguatan koordinasi antar penyelenggara jaminan diharapkan dapat membangun ekosistem asuransi kesehatan yang lebih baik, efisien, transparan, serta mempercepat pelayanan kepada masyarakat.

Menkes Budi menegaskan bahwa penguatan ekosistem jaminan kesehatan membutuhkan kolaborasi lintas sektor secara berkelanjutan. Menurutnya, pembenahan sistem harus dilakukan secara struktural agar dapat memberikan kepastian dan keberlanjutan dalam jangka panjang.

“Kalau ini bisa dibereskan secara struktural, tiga sampai empat tahun ke depan kita tidak perlu lagi terlalu banyak memikirkan persoalan yang sama setiap tahun,” ujar Menkes.

Selain empat agenda utama tersebut, KKSK menyepakati percepatan penyelesaian sejumlah rencana tindak lanjut KKSK periode 2023–2025 yang masih overdue. Pembahasan akan dilakukan dua minggu sekali di tingkat teknis dan satu bulan sekali di tingkat pimpinan kementerian/lembaga secara daring.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567 atau email kontak@kemkes.go.id. (DJ/HY)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM